Pendidikan dijadikan momentum sebagai perusahaan

Dewasa ini, setiap Universitas di Indonesia dijadikan sebagai pengelola bangku pendidikan yang diperlakukan sama dengan perusahaan, dimana laba rugi menjadi patokan keberhasilan. Tak disangka, beberapa perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menaikkan harga patokan SPP sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas. Hal ini menjadi momentum dari kalangan atas untuk bisa menduduki bangku perguruan tinggi.

Lalu bagaimana nasib kalangan rakyat jelata yang juga ingin menempati posisi sebagai seorang mahasiswa terdidik? Bagi yang tidak memiliki uang bersiap-siap untuk menggigit jari karena tak bisa menikmati pendidikan yang layak. Bahkan saking parahnya kondisi ini, banyak yang menyindir bahwa orang miskin dilarang bersekolah. Dengan pendapat lain menyatakan bahwa sekolah membutuhkan biaya yang cukup besar, dan kalangan bawah tak akan mampu menjangkau pendidikan. Sehingga yang miskin menjadi semakin terpuruk oleh keadaan dan yang kaya semakin gemerlap kenyang akan pendidikan. Kondisi ini mirip dengan penjajahan diwaktu silam, dimana yang boleh bersekolah hanyalah anak-anak yang berasal dari kalangan bangsawan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang terpuruk akan kemiskinan dan pendidikan.

Apakah pendidikan termasuk sarana kapitalis??

Kapitalisme adalah paham yang bersifat menjajah, dengan kata lain pendidikan juga termasuk sarana dari sistem penjajahan. Maksudnya, tidak ada kebebasan bagi rakyat untuk mengenyam pendidikan. Pendidikan semakin mahal, pendidikan diperjual belikan, dan itu berlaku di negara kita.

Berbeda dengan negara-negara maju seperti AS, Jerman, Australia, Swiss dan Finlandia yang sudah lama menerapkan pendidikan gratis sehingga hasil yang didapatkan lebih memuaskan negara mereka. Sehingga negara-negara maju tersebut memiliki sumber daya manusia yang berintelek, berwawasan luas dan mampu bersaing secara internasional.

Lalu, bagaimana nasib Indonesia kedepannya?

Apakah selalu jalan ditempat sebagai negara berkembang? Ataukah akan bergerak menajdi negara maju?

Jawaban hanya ada pada pemerintah khususnya Mahkamah Konstitusi untuk memberlakukan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.